EdisiBacirita – Partisipasi pemilih dalam Pilkada Sulawesi Utara tahun 2025 turun menjadi 76,62 persen, dibandingkan Pemilu 2024 yang mencapai 83 persen. Penurunan ini dinilai oleh akademisi FISIP Universitas Sam Ratulangi, Dr. Ferry Liando, sebagai dampak positif dari langkah-langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik politik uang.
“Kerja Bawaslu yang semakin intens dalam pencegahan politik uang membuat partisipasi pemilih menurun. Namun, hal ini justru menunjukkan kualitas pemilu yang meningkat,” kata Dr. Ferry di Manado, Kamis (2/1).
Menurut Dr. Ferry, praktik politik uang selama ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong warga datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penelitiannya pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa motivasi ke TPS seringkali didorong oleh insentif materi.
Namun kini, langkah tegas Bawaslu berhasil mengurangi praktik tersebut, meski konsekuensinya adalah partisipasi menurun.
“Pertanyaannya, apakah kita menginginkan angka partisipasi tinggi tapi dengan mobilisasi dan politik uang, atau partisipasi rendah dengan pemilih yang rasional?” ujarnya.
Dr. Ferry menekankan, kualitas demokrasi tidak dilihat dari jumlah pemilih, melainkan dari integritas prosesnya.
“Jika partisipasi hanya mencapai 40 persen atau 50 persen, itu tidak menjadi masalah selama pemilih datang dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan,” tambahnya.
Akademisi ini juga mengapresiasi Bawaslu Sulut yang terus berinovasi dalam melakukan pendidikan pemilih.
Ia berharap strategi ini terus dipertahankan untuk memperkuat kualitas demokrasi di masa depan.
Angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Sulut 2025 ini menjadi refleksi penting bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya berfokus pada kuantitas, melainkan juga kualitas pilihan masyarakat.
