Manado – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menggelar Seminar Nasional dengan tema “Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kaum Intelektual dalam Rangka Membangun Daerah Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 2 FISIP Unsrat sebagai bentuk kepedulian kampus untuk membangun sinergitas antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Seminar menghadirkan pembicara nasional, yakni Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si. Sementara dari unsur pemerintah hadir Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara, Darwin Muksin, S.Sos.
Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando, dalam sambutannya menegaskan pentingnya tema yang diangkat. Menurutnya, masih banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan publik, namun tetap dijalankan sebagai rutinitas tahunan. Hal ini kerap terjadi karena pemerintah daerah tidak memiliki data yang akurat mengenai kebutuhan utama masyarakat sebelum merumuskan kebijakan publik.
“Selama ini tugas ilmuwan kampus bukan hanya mengajar di kelas. Banyak dosen dan peneliti yang turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi persoalan serta kebutuhan masyarakat. Dari temuan itu, kampus melakukan analisis akademik dan merumuskan alternatif solusi. Sayangnya, tidak semua intelektual memiliki akses ke ranah pengambil keputusan di pemerintah daerah,” ungkap Liando.
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unsrat, Joanne Mangindaan, Ph.D., bersama Ketua Panitia Dies Natalis, Drs. Lucky Tamengkel, M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis FISIP Unsrat ke-61 tahun 2025.
