Edisibacirita – Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan berskala nasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Rakornas turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan OJK, Bank Indonesia, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, turut diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 dan dilakukan penyerahan TPAKD Award 2025 bagi daerah yang berhasil mendorong inklusi keuangan secara signifikan.
Usai mengikuti kegiatan, Bupati Joune Ganda menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Peningkatan akses keuangan adalah kunci bagi pemerataan ekonomi. Ini bukan sekadar soal kredit atau tabungan, melainkan tentang bagaimana masyarakat — terutama pelaku usaha mikro, petani, nelayan, perempuan, dan kaum muda — mampu mengelola keuangan dengan bijak dan produktif,” ujar Bupati Joune Ganda.
Menurutnya, semakin banyak warga yang terhubung dengan lembaga keuangan formal, semakin besar pula potensi pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal di Minahasa Utara.
Ia menuturkan, daerah yang dipimpinnya memiliki banyak potensi yang dapat digerakkan melalui penguatan akses keuangan, antara lain:
- Sektor Pertanian dan Perikanan, lewat pembiayaan mikro dan perlindungan asuransi hasil panen;
- Pariwisata Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terus menarik investasi;
- UMKM Desa dan Ekonomi Digital, dengan pemanfaatan layanan keuangan berbasis teknologi seperti QRIS dan e-wallet;
- Perdagangan dan Jasa, yang berkembang pesat berkat dukungan konektivitas BIMINDO (Bitung–Minut–Manado).
“Transformasi digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengakses layanan keuangan resmi. Kami ingin mereka beralih dari pinjaman informal ke sistem yang lebih aman dan terjangkau,” jelas Bupati.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional, Pemkab Minahasa Utara telah merancang langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program TPAKD, di antaranya:
- Peningkatan Literasi Keuangan – Edukasi terpadu bagi perangkat desa, pelaku UMKM, pelajar, dan kelompok perempuan.
- Inovasi Produk Keuangan Lokal – Kolaborasi dengan Bank SulutGo, koperasi, dan fintech untuk menghadirkan produk seperti Kredit Petani Kelapa dan Simpanan Pemuda Desa.
- Digitalisasi Layanan Keuangan – Implementasi QRIS di pasar dan destinasi wisata serta pembentukan agen digital desa.
- Kemitraan Multipihak (Pentahelix) – Sinergi pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, media, dan masyarakat.
- Monitoring dan Evaluasi Terukur – Pemantauan berbasis data melalui dashboard inklusi keuangan dan pelaporan triwulan.
“Kami ingin memastikan setiap program memiliki capaian yang jelas, baik dari peningkatan jumlah rekening aktif maupun pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan,” tambahnya.
Dalam forum yang juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Koperasi, Kabareskrim Polri, dan Anggota Dewan Gubernur BI, Bupati Joune Ganda menyatakan dukungan penuh terhadap Roadmap TPAKD 2026–2030 yang berorientasi pada pembentukan ekosistem keuangan inklusif berbasis digital, kolaboratif, dan berkelanjutan.
