SULUT – Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara pada Senin, 1 September 2025, menyisakan catatan serius terkait peran aparat kepolisian dalam menjaga keamanan. Pasalnya, Polda Sulawesi Utara dinilai membiarkan benturan terjadi antara massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil dengan kelompok organisasi masyarakat (ormas).
Dalam rekaman video yang beredar, terlihat ormas sempat mengeluarkan pernyataan emosional dengan nada provokatif, seperti “ini torang pe tanah”, yang justru memicu kemarahan mahasiswa. Bahkan, salah seorang oknum ormas tampak melempari mahasiswa dengan batu, sehingga memperkeruh suasana.
Sementara itu, mahasiswa yang awalnya menuntut respons dari pihak DPRD, mulai terpancing emosi karena tidak adanya jawaban dari para wakil rakyat. Kondisi tersebut semestinya bisa dikelola aparat kepolisian yang sudah berpengalaman menghadapi aksi-aksi unjuk rasa.
“Seharusnya aparat kepolisian yang mengambil alih pengamanan. Biarkan mahasiswa menyuarakan aspirasi, bukan malah ormas yang maju di depan,” ujar salah satu pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Polda Sulut kini didesak untuk melakukan evaluasi internal. Kapolda Sulawesi Utara diminta memberi perhatian khusus agar insiden serupa tidak terulang, mengingat aparat kepolisian memiliki mandat dan kapasitas penuh dalam mengelola situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
