edisibacirita.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2025 pada Selasa (6/5/2025) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Viktor Mailangkay, SH., MH.
Dalam sambutannya, Viktor Mailangkay menekankan pentingnya penguatan kapasitas manajerial pejabat struktural guna mewujudkan birokrasi yang adaptif dan strategis. “Pelatihan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Sulut dalam memperkuat kemampuan para pejabat struktural agar mampu mendorong perubahan organisasi menuju pengembangan SDM aparatur yang berkelanjutan,” kata Mailangkay.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2025 kali ini mengangkat tema “Membangun Kapasitas Birokrasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Memutus Transmisi Kemiskinan di Daerah.” Pelatihan tersebut menggunakan metode blended learning yang mencakup pembelajaran mandiri, e-learning, dan pembelajaran klasikal.
Sebanyak 46 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah turut serta dalam pelatihan ini. Di antara peserta, terdapat 10 orang dari Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH., yang turut hadir dalam pembukaan, berharap para peserta dari Minsel dapat mengoptimalkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri. “Ilmu dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat diimplementasikan dalam tugas dan pengabdian sebagai aparatur di Kabupaten Minahasa Selatan,” ujar Franky.
Selain Wakil Gubernur Sulut dan Bupati Minsel, hadir pula Deputi Bidang Penyelenggaraan Kapasitas ASN LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA., Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Utara, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dari kabupaten/kota yang mengirimkan peserta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat peran birokrasi dalam pembangunan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
