Edisibacirita — Kinerja ekonomi Sulawesi Utara pada awal tahun 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 April 2026, tingkat inflasi di Sulawesi Utara tercatat tetap rendah dan terkendali, bahkan menjadi yang terendah di wilayah Pulau Sulawesi.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, pemerintah daerah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan nasional.
Indikator Inflasi
Pada Maret 2026, Sulawesi Utara mencatat beberapa indikator inflasi yang relatif stabil.
Inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 0,41 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) berada pada angka 2,20 persen, menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah di kawasan Sulawesi.
Sebagai perbandingan, beberapa provinsi lain di Pulau Sulawesi mencatat inflasi yang lebih tinggi, seperti Sulawesi Selatan yang mencapai sekitar 4,50 persen secara tahunan.
Faktor Pengendali Inflasi
Secara nasional, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi pada Maret 2026. Komoditas yang berpengaruh antara lain ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, serta cabai rawit.
Namun demikian, melalui langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi, tekanan harga komoditas pangan di Sulawesi Utara dapat diminimalisir.
Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui paket stimulus ekonomi 2026 yang memberikan insentif pada sektor transportasi turut berperan dalam menekan inflasi. Beberapa komoditas jasa transportasi seperti tarif jalan tol, angkutan laut, ASDP, dan kereta api tercatat mengalami deflasi yang turut membantu menjaga daya beli masyarakat.
Strategi Pemerintah Daerah
Keberhasilan menekan inflasi di Sulawesi Utara juga didukung oleh penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang secara intensif memantau pergerakan harga di pasar.
Pemerintah provinsi juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, terutama menjelang momen besar keagamaan yang biasanya memicu peningkatan permintaan.
Selain itu, optimalisasi insentif transportasi dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk menekan biaya logistik dan distribusi barang di wilayah Sulawesi Utara.
Capaian inflasi tahunan sebesar 2,20 persen ini menjadi indikator bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat berjalan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun berkomitmen untuk terus menjaga momentum positif tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
