Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, Ketua DPRD Minut Vonny A. Rumimpunu, Sekda Minut Ir. Wowiling MSi, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, serta jajaran humas, protokoler, dan admin MCP.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi harus dijaga dengan baik,” tegasnya.
Johanis memaparkan, faktor utama masih terjadinya korupsi di daerah antara lain rendahnya integritas penyelenggara negara, sinergitas Pemda dan DPRD yang tidak sehat, serta penegakan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
“Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas. Harus diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan. Area paling rawan korupsi meliputi sumber daya alam, BUMD, dana desa, serta keuangan daerah dari program pemerintah pusat,” tambahnya.
Bupati Minut Joune Ganda menegaskan, tujuan rakor ini adalah menyatukan komitmen pencegahan korupsi di daerah, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
“Komitmen pencegahan korupsi menjadi perintah tegas bagi seluruh jajaran Pemkab Minut untuk dilaksanakan secara ketat, sistematis, dan masif oleh Inspektorat. Ini menjadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahan yang saya pimpin memasuki periode kedua,” ujar Joune Ganda, yang juga menjabat Sekjen APKASI.
Kepala Inspektorat Minut, Steven Tuwaidan, menjelaskan KPK ingin mendengar langsung sejauh mana komitmen dan upaya pemberantasan korupsi dari masing-masing kepala daerah dan DPRD.
“Komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) sangat tinggi. Program strategis Pemda dikawal sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pimpinan selalu mengingatkan untuk memperkuat kapabilitas APIP dan memastikan kepala OPD bekerja sesuai regulasi agar tidak terjerat masalah hukum,” jelas Tuwaidan.
Ia menambahkan, salah satu bukti nyata komitmen JGKWL adalah capaian MCP KPK tahun 2024, di mana Kabupaten Minahasa Utara meraih peringkat pertama di Sulawesi Utara. “Arahan pimpinan jelas: prestasi ini harus dipertahankan pada 2025,” pungkasnya. **
