Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi pada Selasa (10/3/2026) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan dari Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera yang menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait isu sosial, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan daerah.
RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Michaela Elsiana Paruntu, dan didampingi sejumlah anggota dewan lintas komisi di antaranya Louis Schramm, Ruslan Gani, serta Rhesa Waworuntu.
Dalam arahannya, Michaela Paruntu menegaskan bahwa berbagai poin yang disampaikan masyarakat, terutama terkait dugaan praktik korupsi dan keberadaan mafia tanah, akan menjadi perhatian serius lembaga legislatif.
“Masalah korupsi maupun mafia tanah seringkali menjadi aspirasi yang kami terima. Hal ini tentu akan menjadi perhatian kami untuk didalami lebih lanjut dan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain persoalan sengketa lahan, DPRD Sulut juga merespons positif usulan masyarakat mengenai pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Adat. Menurut Michaela, usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari inisiatif legislatif DPRD.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera (Gemass) yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, data serta fakta yang dibawa masyarakat menjadi dasar penting bagi DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat pemerintahan.
“Kami berterima kasih atas semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini akan kami kawal karena menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Itulah alasan mengapa kami ada di lembaga ini,” ujarnya.
Sejumlah Rekomendasi DPRD
Dalam rapat tersebut, DPRD Sulut juga merumuskan sejumlah rekomendasi penting yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya pengaturan tempat hiburan malam termasuk penegasan jam operasional serta penutupan pada hari besar keagamaan melalui Surat Edaran Gubernur atau Peraturan Daerah.
Selain itu, DPRD mendorong peningkatan pengawasan terhadap penyakit masyarakat seperti praktik prostitusi di tempat hiburan malam dan maraknya judi online, termasuk upaya penutupan situs-situs terkait.
Rekomendasi lainnya mencakup penggunaan label halal dan non-halal dengan bahasa publik yang bijaksana serta tetap menghormati keberagaman masyarakat.
DPRD juga menyoroti pengawasan terhadap program bantuan 15.000 unit rumah agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di bidang kebudayaan, DPRD mendorong pelestarian seni dan budaya daerah melalui penguatan sanggar seni, kegiatan budaya di sekolah, serta dukungan anggaran bagi para pegiat seni.
Sementara di sektor pariwisata, DPRD menekankan pentingnya perbaikan tata kelola destinasi wisata, termasuk pengembangan Taman Nasional Bunaken sebagai ikon pariwisata Sulawesi Utara.
DPRD juga meminta peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan serta mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan jalan nasional yang rusak.
Selain itu, DPRD mendorong penambahan lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan masyarakat serta meninjau kembali kebijakan insentif rohaniwan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif.
Optimalisasi pemanfaatan pajak kendaraan bermotor agar lebih menyentuh program kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
DPRD turut menekankan pentingnya prioritas program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mencegah praktik korupsi dan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, DPRD juga mendorong pengaturan operasional kendaraan kontainer serta pemanfaatan jalan tol agar distribusi logistik berjalan lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Menutup rapat, Michaela Paruntu menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat, meski dalam dinamika diskusi sempat terjadi perdebatan yang cukup panas.
“Jujur saya tidak merasa tersinggung. Saya justru berterima kasih karena sudah diingatkan. Di balik peran kami sebagai wakil rakyat, kami juga manusia yang memiliki kekurangan. Bersama masyarakatlah kami diperlengkapi,” tutupnya sebelum rapat diakhiri dengan doa.
