Edisibacirita — Praktik demokrasi di Indonesia kini tengah berada di bawah sorotan, bukan hanya soal kontestasi politiknya, melainkan juga dampak ekologis yang ditinggalkannya. Menanggapi isu krusial tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menginisiasi sebuah kuliah umum bertajuk “Green Democracy” yang akan dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026.
Isu utama yang diangkat adalah bagaimana proses demokrasi konvensional seringkali berjalan beriringan dengan perusakan alam. Mulai dari miliaran lembar kertas surat suara yang menguras stok pohon hutan, hingga fenomena “paku pohon” saat kampanye yang merusak kualitas ekologi perkotaan.
Lebih memprihatinkan lagi, FISIP Unsrat menyoroti tren pasca-Pilkada di mana kebijakan kepala daerah terpilih seringkali justru memfasilitasi alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan bisnis.
Untuk membedah persoalan ini, FISIP Unsrat mengundang sosok yang vokal menyuarakan keseimbangan politik dan alam.
“Saya tahu Pak Ketua DPD RI sangat serius mengampanyekan Green Democracy, sehingga kami mengundang beliau untuk membahas itu,” ujar Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando, saat menjelaskan alasan pengundangan Sultan Baktiar Najamudin.
Menurut Dr. Ferry, kehadiran Ketua DPD RI diharapkan mampu memberikan perspektif kebijakan tingkat nasional mengenai bagaimana menyelaraskan sistem politik dengan kelestarian lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak boleh menjadi beban bagi bumi.
Di akhir keterangannya, Dekan FISIP Unsrat secara terbuka mengundang partisipasi publik untuk memperkaya diskusi ini.
“Kami mengajak masyarakat pencinta lingkungan untuk hadir. Ini bukan sekadar diskusi akademik, tapi upaya kita mencari jalan keluar agar demokrasi kita tidak lagi merusak alam,” pungkasnya.
Acara yang menghadirkan Sultan Baktiar Najamudin ini diprediksi akan menjadi barometer baru dalam diskursus politik hijau di Sulawesi Utara, sekaligus menantang para pemangku kebijakan untuk lebih sadar akan jejak karbon dalam setiap pesta demokrasi.
