Edisibacirita – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyampaikan arahan strategis dalam High Level Meeting (HLM) bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS se-Sulawesi Utara yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulut tersebut menitikberatkan pada penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan.
Berdasarkan data tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tercatat sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang solid dan resilien.
Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian utama. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Sulut berada di angka 1,23 persen. Gubernur mengungkapkan terdapat sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras (0,49 persen) dan sektor perguruan tinggi (0,25 persen) sebagai kontributor terbesar.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Sulut akan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi pertanian. Selain itu, peran BUMD pangan akan dioptimalkan sebagai offtaker dan stabilisator harga. Langkah taktis seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran juga akan terus digencarkan.
Dalam arahannya, Gubernur memaparkan empat pilar utama transformasi ekonomi Sulawesi Utara.
Pertama, transformasi digital melalui percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, penguatan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan.
Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong realisasi APBD yang lebih agresif, peningkatan investasi PMA dan PMDN, serta hilirisasi industri manufaktur guna memperluas lapangan kerja.
Ketiga, penguatan akses keuangan inklusif melalui perluasan pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan lewat peran aktif TPAKD, disertai peningkatan literasi keuangan digital.
Keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan industri halal serta integrasi dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.
Gubernur menegaskan, keberhasilan agenda strategis tersebut sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun berkomitmen menjaga harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
