Edisibacirita – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Eldo Wongkar, melakukan penelusuran terhadap perkembangan realisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD di Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak).
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama mitra kerja, Senin (2/3/2026). Dalam rapat tersebut, Eldo menyoroti masih adanya sejumlah usulan berbasis aspirasi masyarakat yang belum terealisasi dan perlu kejelasan progresnya.
Ia menegaskan, Pokir merupakan hasil reses dan dialog langsung dengan masyarakat yang telah melalui pembahasan resmi di DPRD sebelum direkomendasikan ke pemerintah daerah untuk diakomodasi dalam program dan anggaran.
“Kita ingin memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diakomodir dan dijalankan sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Menurut Eldo, pihak Dispertanak telah memberikan konfirmasi bahwa sejumlah Pokir yang disampaikan akan mulai direalisasikan pada Maret 2026. Saat ini, tahapan yang berjalan masih dalam proses verifikasi administrasi dan teknis.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried JNN Sondakh, bersama anggota komisi lainnya.
Eldo menambahkan, secara regulasi Pokir harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD sebelum dibahas dalam APBD. Karena itu, pengawasan DPRD diperlukan agar program yang bersumber dari aspirasi masyarakat dapat terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran.*
