EdisiBacirita – Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), khususnya para petani nilam, tengah dirundung kecemasan akibat turunnya harga jual minyak nilam secara drastis. Harga yang sebelumnya mencapai Rp2 juta per kilogram kini anjlok hingga di bawah Rp1 juta.
Para petani menduga, anjloknya harga ini disebabkan oleh permainan tengkulak yang menetapkan harga sesuka hati. Beberapa pedagang masih memberikan harga Rp800 ribu, ada yang Rp900 ribu, dan ada juga yang bisa mencapai Rp1,5 juta.
Kondisi ini memicu kekhawatiran petani, yang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi permainan harga oleh para pengusaha nakal.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), menyatakan telah menyampaikan masalah ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Dinas Perkebunan.
“Saya sempat sampaikan bahwa ini bisa jadi masalah, dan terbukti setelah dicek memang ada harga yang turun drastis. Ada yang jual Rp800 ribu, ada yang Rp900 ribu, dan ada juga yang bisa mencapai Rp1,5 juta,” ujar Michaela di ruang kerjanya, Senin (24/2/2025).
Michaela juga telah meminta Dinas Perkebunan untuk melakukan kajian mengenai budidaya tanaman nilam sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan stabilisasi harga. Namun hingga kini, kajian tersebut belum diterima oleh DPRD.
“Sampai hari ini kajian itu belum sampai ke kita. Tapi kita pahami karena baru saja ada pergantian Gubernur, jadi kita tunggu saja. Setelah Gubernur tiba di Sulut, kami akan tindak lanjuti,” tambahnya.
Michaela, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan, meminta para petani nilam tetap semangat dan tidak berhenti bekerja.
“Teruslah bekerja, jangan tiba-tiba berhenti. Hukum ekonomi tetap berlaku, semakin banyak pasokan harga akan turun, tapi kita harus atur agar tidak merugikan petani,” pesannya.
Jauh sebelum harga minyak nilam anjlok, Michaela telah beberapa kali menginisiasi diskusi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi permainan harga oleh tengkulak. Bahkan, DPRD Sulut telah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait penentuan harga minyak nilam.
“Saya sudah bicara dengan ketua dan kepala Bappeda, ini harus diperhatikan. Semua harus dikaji dengan baik agar keputusan yang diambil menguntungkan petani,” jelasnya.
Menurutnya, penentuan harga minyak nilam tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa memahami kondisi pasar dan dampaknya terhadap petani.
“Kita harus tahu siapa pembeli utama minyak nilam ini. Kalau tidak tahu, akan sulit menentukan harga karena mereka yang mengendalikan pasar,” tandasnya.
Michaela juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam budidaya nilam, termasuk dampak penggunaan pupuk terhadap kesuburan tanah dan kemungkinan tumpangsari dengan tanaman lain.
“Hal-hal ini perlu dipelajari sebelum kita bicara soal produksi dan harga,” pungkasnya.
Dengan kondisi harga minyak nilam yang terus menurun, petani berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar mereka tidak terus merugi akibat permainan harga oleh tengkulak.
