MANADO — Kepala Lingkungan (Pala) di seluruh wilayah Kota Manado akan menjadi motor penggerak utama dalam proses transisi digitalisasi bantuan sosial (bansos). Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Manado, para pala di 504 lingkungan ditugaskan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program percepatan digitalisasi bansos yang digulirkan pemerintah pusat.
Kota Manado sendiri ditunjuk sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota se-Indonesia yang dipercaya menjalankan program nasional tersebut.
Langkah awal percepatan ini ditandai dengan rapat koordinasi strategis yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, Kamis (5/2/2026), dengan melibatkan tiga instansi utama yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah agar program digitalisasi ini berjalan sukses dan menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Utara.
“Sebagai salah satu dari 40 daerah yang terpilih secara nasional, kita harus menyukseskan program ini. Digitalisasi bansos harus menjadikan Manado sebagai barometer transparansi dan ketepatan sasaran di Sulawesi Utara,” tegas Richard Sualang.
Ia menjelaskan bahwa kunci keberhasilan sistem baru ini terletak pada integrasi dan validasi data kependudukan yang lebih ketat. Disdukcapil akan berperan penting dalam memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap calon penerima bantuan agar berbasis data yang sah dan tunggal.
Selain itu, Disdukcapil juga membuka layanan pengaduan khusus bagi warga yang mengalami kendala administrasi dalam proses verifikasi data.
Sementara Dinas Sosial akan fokus pada penentuan kriteria teknis pendataan penerima bantuan agar bansos tepat sasaran, sedangkan Dinas Kominfo bertanggung jawab pada publikasi serta sosialisasi alur pendaftaran digital kepada masyarakat.
Untuk memastikan data akurat hingga tingkat paling bawah, Pemerintah Kota Manado akan mengerahkan seluruh Pala dan ASN sebagai pendamping lapangan.
“Nanti akan dibuka posko-posko pendataan digitalisasi bansos. Jangan sampai ada warga yang berhak tapi tertinggal karena kendala teknologi. Di sinilah peran Pala dan ASN membantu masyarakat,” tambah Wawali.
Melalui sistem digital ini, Pemerintah Kota Manado berharap potensi manipulasi data dapat ditekan, distribusi bantuan semakin cepat, serta keadilan sosial benar-benar terwujud bagi masyarakat yang membutuhkan.
