Dalam perspektif sosiologi politik, partai politik dipahami sebagai institusi sosial yang dibangun atas dasar nilai, ideologi, dan kepentingan kolektif. Keberadaan kader di dalamnya bukan semata hubungan transaksional, melainkan relasi sosial yang mengandung unsur loyalitas, komitmen, dan tanggung jawab moral terhadap perjuangan bersama.
Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kader yang memaknai partai secara pragmatis. Ketika memperoleh ruang dan peluang, loyalitas ditunjukkan secara terbuka. Sebaliknya, ketika gagal terpilih sebagai kepala daerah atau tidak mendapatkan posisi strategis dalam struktur partai, sebagian memilih keluar, bahkan berbalik menyerang partai yang telah membesarkannya. Fenomena ini dalam kajian sosiologi dapat dibaca sebagai gejala pergeseran orientasi dari politik ideologis ke politik transaksional.
Menurut teori pertukaran sosial (social exchange theory), relasi akan dipertahankan selama ada keuntungan yang diperoleh. Ketika keuntungan itu hilang, maka hubungan pun dianggap tidak lagi bernilai. Pola pikir inilah yang kerap menjangkiti kader yang menjadikan partai hanya sebagai alat mobilitas politik, bukan sebagai ruang pengabdian.
Padahal, dalam etika politik, loyalitas kader tidak diukur dari keberhasilan meraih jabatan, melainkan dari konsistensi menjaga nilai dan garis perjuangan. Kekalahan dalam kontestasi politik adalah bagian dari dinamika demokrasi, bukan alasan untuk melakukan delegitimasi terhadap institusi sendiri. Justru dalam kondisi tidak berkuasa, kedewasaan politik seorang kader diuji.
Dari sudut pandang sosiologi organisasi, tindakan keluar lalu menyerang partai menunjukkan lemahnya internalisasi nilai dan kegagalan proses kaderisasi. Kader semacam ini tidak tumbuh sebagai subjek ideologis, melainkan sebagai aktor pragmatis yang menggantungkan identitas politiknya pada kekuasaan.
Lebih jauh, perilaku tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap partai politik secara umum. Ketika kader mudah berpindah dan saling menjatuhkan, masyarakat akan melihat politik sebagai arena kepentingan sempit, bukan ruang perjuangan untuk kesejahteraan bersama.
Oleh karena itu, kesetiaan kader seharusnya dipahami sebagai komitmen jangka panjang, bukan kontrak sesaat. Partai membutuhkan kader yang matang secara ideologis, dewasa secara emosional, dan mampu menerima dinamika politik dengan sikap negarawan. Sebab sejatinya, kualitas seorang kader tidak diukur saat ia menang, tetapi ketika ia mampu tetap setia saat kalah. (Redaksi)
