MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong penguatan ekonomi berbasis masyarakat, salah satunya melalui peningkatan peran koperasi di berbagai daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, saat menghadiri pelantikan jajaran pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Utara (Dekopinwil Sulut) yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Jumat (6/3/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua DPW Dekopinwil Sulut, Godbless Sofcar Vicky Lumentut. Momentum ini juga menandai terbentuknya struktur kepengurusan Dekopin hingga tingkat kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi atas kinerja cepat jajaran Dekopinwil Sulut yang mampu membentuk struktur kepengurusan secara lengkap dalam waktu relatif singkat.

“Dalam waktu kurang dari empat bulan seluruh kepengurusan sudah terbentuk. Ini capaian luar biasa. Bahkan bisa jadi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan struktur Dekopin paling lengkap di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gubernur, keberadaan koperasi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertambangan rakyat, kelautan dan perikanan, hingga pertanian dan perkebunan.
Potensi tersebut, kata dia, akan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal melalui sistem koperasi.
“Kita memiliki banyak sumber daya. Jika dikelola dengan baik melalui koperasi, tentu manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Usai pelantikan, Gubernur juga meresmikan kantor Dekopinwil Sulut yang berlokasi di kawasan pertokoan Calaca, Manado. Kehadiran kantor tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas dan koordinasi bagi gerakan koperasi di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Dengan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat daerah, pemerintah berharap gerakan koperasi di Sulut semakin solid dan mampu menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.













