MANADO — Aktivitas pertambangan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tengah menghadapi tantangan serius. Para penambang kesulitan menjual emas hasil produksi mereka menyusul terhentinya aktivitas pembelian di sejumlah toko emas lokal.
Beberapa gerai yang selama ini menjadi jalur utama pemasaran emas memilih menutup sementara transaksi. Situasi ini disebut-sebut berkaitan dengan pengetatan pengawasan oleh aparat penegak hukum terhadap legalitas asal-usul emas yang beredar di pasaran.
Kondisi tersebut memantik perhatian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pierre Makisanti. Ia menilai kebuntuan rantai perdagangan ini berdampak langsung pada keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari tambang rakyat.
“Penambang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sangat disayangkan jika hasil kerja mereka tidak dapat diuangkan karena pasar diliputi kekhawatiran. Pemerintah harus segera hadir memberi solusi,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pierre menekankan bahwa persoalan ini tidak semata-mata soal perdagangan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di sektor pertambangan rakyat.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan langkah cepat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk meninjau sinkronisasi regulasi seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Perlu ada duduk bersama antara pemerintah dan Forkopimda agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian. Kepastian hukum harus jelas, sehingga aktivitas ekonomi rakyat bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Hingga kini, sejumlah pelaku usaha toko emas masih memilih bersikap hati-hati dan menahan transaksi karena khawatir terhadap potensi risiko hukum jika regulasi yang berlaku dianggap belum sepenuhnya terpenuhi.
Situasi ini diharapkan segera mendapatkan titik terang, agar roda perekonomian masyarakat penambang di Sulawesi Utara dapat kembali bergerak normal tanpa dibayangi kekhawatiran.
