EdisiBacirita – Dalam perkembangan terbaru Pilkada Sulawesi Utara 2024, pasangan calon nomor urut 2, Elly Lasut dan Hanny Joost Pajouw (E2L-HJP), resmi mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah ini diapresiasi luas oleh berbagai pihak sebagai bentuk kedewasaan politik dan penghormatan terhadap proses demokrasi.
Pencabutan gugatan tersebut diumumkan langsung oleh Elly Lasut melalui siaran di akun Facebook pribadinya, yang diikuti pernyataan resmi di depan Gedung MK oleh Ketua Tim Pemenangan pasangan YSK-VICTORY, Ramoy Luntungan.
“Hari ini pasangan E2L-HJP secara resmi mencabut gugatan mereka di MK. Dengan ini, mandat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara periode 2025-2030 berada di tangan YSK-VICTORY,” ujar Ramoy, Senin (13/01/2025).
Dengan pencabutan gugatan ini, pasangan Yulius Selvanus Komaling dan Victor Mailangkay (YSK-VICTORY) tinggal menunggu Surat Keputusan dari MK untuk melangkah ke proses pelantikan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan secara serentak pada 7 Februari 2025.
Langkah pasangan E2L-HJP dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik di Sulawesi Utara.
Ramoy menambahkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara dapat mulai bersatu mendukung pemerintahan yang baru demi kemajuan daerah tersebut.
Keputusan E2L-HJP ini dinilai menunjukkan komitmen terhadap stabilitas demokrasi.
Para pengamat politik menyebut langkah tersebut sebagai sinyal kedewasaan politik dalam menghormati hasil pesta demokrasi yang telah berjalan dengan lancar.
Masyarakat Sulawesi Utara menyambut baik keputusan ini. “Dengan adanya pencabutan ini, kita berharap semua pihak dapat fokus bekerja bersama demi kemajuan Sulawesi Utara,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Pasangan YSK-VICTORY kini mengemban tanggung jawab besar untuk merealisasikan visi dan misi mereka selama lima tahun ke depan.
Diharapkan pemerintahan yang baru ini mampu membawa perubahan nyata, memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas politik di Sulawesi Utara.
Pelantikan pada 7 Februari 2025 mendatang diharapkan menjadi awal baru bagi provinsi ini untuk terus melangkah maju.
