EdisiBacirita.com, Manado – Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Bima Arya Sugiarto menjelaskan penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) merupakan tanggung jawab secara kolektif.
Hal ini disampaikan Bima untuk merespon pertanyaan dari awak media, mengenai tanggapan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penurunan angka indeks demokrasi Indonesia terjadi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Demokrasi kita harus terus melangkah maju, mengenai penyebabnya pasti banyak sekali faktor yang berkontribusi dan menurut Saya tidak menjadi tanggung jawab satu dua orang, tapi juga tanggung jawab bersama,” ujar Bima usai memberikan kuliah umum di FISIP Unsrat.
Sebelumnya, EIU merilis angka indeks demokrasi Indonesia Tahun 2024 sebesar 6,44 menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.
Menurut Bima, ada tiga aspek untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia, yaitu ada di aktornya, kulturnya dan di strukturnya, sehingga tidak bisa hanya dengan menyalakan satu pihak dalam hal ini pemerintahan sebelumnya.
“Yang penting sekarang perbaikannya harus melibatkan semua dan harus punya landasan yang pasti untuk menjaga demokrasi ini tetap on the track,” pungkasnya. (mesias)
