Edisibacirita — Gedung Cengkih menjadi saksi krusial bagi akuntabilitas publik Sulawesi Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan penetapan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, dengan didampingi jajaran pimpinan dewan. Kehadiran Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay menegaskan kuatnya harmoni antara eksekutif dan legislatif di Bumi Nyiur Melambai.
Rekomendasi yang diserahkan DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan hasil pembedahan mendalam melalui alat kelengkapan dewan. Dokumen tersebut mencakup tiga pilar utama:
1. Evaluasi Objektif: Penilaian menyeluruh terhadap capaian kinerja Pemprov sepanjang tahun 2025.
2. Catatan Strategis: Identifikasi program pembangunan yang memerlukan akselerasi dan ketepatan sasaran.
3. Visi Perbaikan: Rekomendasi konkret sebagai basis penyempurnaan kebijakan anggaran dan pembangunan di masa mendatang.
“Rekomendasi ini adalah wujud konkret fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD dikonversi menjadi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Fransiscus Andi Silangen di hadapan forum.
Selain fokus pada LKPJ, rapat paripurna ini turut menjadi agenda “maraton” bagi performa internal dewan. Rangkaian agenda tersebut meliputi:
1. Akuntabilitas AKD: Penyampaian laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
2. Suara Rakyat: Pemaparan hasil reses masa persidangan II tahun 2026 yang menyerap aspirasi langsung dari konstituen.
3. Estafet Kerja: Penutupan masa persidangan II sekaligus pembukaan masa persidangan III.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan dokumen rekomendasi oleh pimpinan DPRD dan Gubernur Sulawesi Utara. Penandatanganan ini menjadi simbol sinkronisasi yang solid dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Gubernur Yulius Selvanus menyambut baik catatan-catatan kritis yang diberikan legislatif. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara menjadi lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat eselon, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
