MINAHASA — Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SSi, MAP, menghadiri Pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, SH, MH, yang dilaksanakan di Graha Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (26/2/2026).
Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE, dan dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta pembukaan Pelatihan Paralegal tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut terkait pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan Hendrik Pagiling. Ia menilai, di usia 42 tahun, Hendrik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum termuda di Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi daerah.
“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai. Selamat melaksanakan tugas dan bergabung bersama kami,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayahnya.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen Pemkab Minahasa dalam memperluas akses layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Robby menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses hukum yang adil dan merata.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Kami berharap masyarakat semakin mudah memperoleh pendampingan hukum secara gratis dan profesional,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulut, wakil bupati/wakil wali kota, jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, sekretaris daerah kabupaten/kota, para asisten, rektor universitas, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam agenda itu, Bupati Minahasa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Prokopim, Kabag Hukum, serta jajaran terkait lainnya.
