MANADO — Perekonomian Sulawesi Utara pada Triwulan I Tahun 2026 mencatat pertumbuhan impresif sebesar 5,54 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y). Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,05 persen pada periode yang sama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut atas dasar harga berlaku mencapai Rp51,67 triliun. Sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp28,05 triliun.
Kepala BPS Sulut menjelaskan, pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang kuat oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, sektor pariwisata, serta belanja pemerintah pada awal tahun 2026.
“Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 20,85 persen,” demikian keterangan resmi BPS Sulut dalam rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026.
Lonjakan aktivitas pariwisata dinilai menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan tersebut. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara turut menggerakkan sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya di Sulawesi Utara.
Selain itu, momentum hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, Ramadan, hingga Idul Fitri juga memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disebut memberi kontribusi terhadap peningkatan permintaan jasa penyedia makanan di berbagai daerah di Sulawesi Utara.
Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 7,89 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi belanja APBD dan APBN, termasuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang positif, kondisi inflasi Sulawesi Utara juga dinilai masih relatif aman dan terkendali dibanding sejumlah daerah lain di kawasan timur Indonesia.
BPS Sulut mencatat inflasi tahunan pada April 2026 berada di angka 2,14 persen atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Stabilitas harga tersebut menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi.
Pengendalian inflasi daerah selama ini diperkuat melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penguatan pasokan pangan, serta kelancaran distribusi bahan pokok antarwilayah.
Meski secara tahunan tumbuh positif, secara triwulanan ekonomi Sulawesi Utara mengalami kontraksi sebesar 8,02 persen dibanding Triwulan IV-2025 (quarter-to-quarter/q-to-q). Menurut BPS, kondisi ini merupakan pola musiman yang lazim terjadi pada awal tahun akibat menurunnya aktivitas konstruksi, pertambangan, dan realisasi belanja modal pemerintah setelah akhir tahun anggaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pariwisata, ketahanan pangan, serta percepatan realisasi belanja daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
