Edisibacirita – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut melakukan kunjungan lapangan ke pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kalasey Satu.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fasilitas ekonomi desa berjalan sesuai rencana sekaligus mendukung penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Kepala Bidang terkait, Alex Rompies, menjelaskan bahwa pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah rampung sepenuhnya.
“Pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal,” ujar Alex Rompies.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini PT Agrinas Pangan Nusantara tengah mempersiapkan sejumlah fasilitas penunjang operasional. Bantuan yang akan disalurkan meliputi satu unit truk enam roda, satu unit kendaraan pickup 4×4, dua motor roda tiga, rak display, meja, pendingin ruangan, hingga perlengkapan lainnya untuk mendukung aktivitas gerai dan gudang koperasi.
Kunjungan tersebut turut dihadiri unsur TNI, yakni Danramil Minahasa dan Babinsa, sebagai bentuk dukungan terhadap pengawalan program ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Sebelumnya, pada 5 Mei 2026 lalu, Komisi II bersama Komisi IV DPRD Sulut Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melakukan audiensi dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Rombongan dipimpin Ketua Komisi II Inggried Sondakh bersama Sekretaris Komisi II Dhea Lumenta serta anggota lainnya yakni Ruslan Gani, Seska Budiman, dan Angelia Regina Wenas.
Dalam kunjungan ke Kalasey Satu, hasil pertemuan bersama Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Pangan Nusantara turut disampaikan kepada pengurus koperasi dan pemerintah desa. Penjelasan diberikan terkait pembangunan gerai, gudang, serta fasilitas pendukung yang menjadi bagian dari program penguatan koperasi desa.
Inggried Sondakh menjelaskan, setiap koperasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas serta pengadaan kendaraan operasional dan perlengkapan lainnya.
“Pembiayaan ini dicicil dan dibayarkan oleh APBN, bukan oleh KDKMP, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, koperasi diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan usaha tanpa terbebani biaya investasi awal. Program tersebut juga dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan koperasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
DPRD bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut optimistis keberadaan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu nantinya dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa. Kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, TNI, dan kementerian diharapkan menjadi model percepatan pembangunan ekonomi berbasis koperasi di Sulawesi Utara.
