EdisiBacirita – Kasus penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK terkait Harun Masiku kembali memanaskan situasi politik Indonesia, khususnya menjelang transisi pemerintahan.
Respon dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyerukan transparansi dan akuntabilitas hukum menunjukkan pentingnya menjaga independensi lembaga hukum, terutama di tengah berbagai tuduhan politisasi.
Penetapan Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus, yakni suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan dugaan perintangan penyidikan, menjadi ujian besar bagi KPK. Langkah ini berpotensi menimbulkan polemik, mengingat Hasto sebelumnya adalah figur sentral di PDIP dan terlibat aktif dalam dinamika politik.
Pernyataan Hasto yang mengaitkan kasus ini dengan sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan Jokowi juga menjadi sorotan, menunjukkan adanya persepsi bahwa kasus ini mungkin bermotif politis. Namun, Mahfud menegaskan, jika isu ini dianggap politis, harus dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.
Kondisi ini mencerminkan kompleksitas hukum dan politik di Indonesia, terlebih setelah Pilpres 2024 yang membawa perubahan signifikan pada peta kekuasaan. Di sisi lain, komitmen KPK untuk menyelesaikan kasus ini secara independen dan tanpa tekanan akan diuji untuk menjaga kredibilitasnya.
