Perjuangkan Nasib Penambang Rakyat, Gubernur Yulius Selvanus Jajaki Kerja Sama dengan PT Antam

JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus terus mendorong peningkatan kesejahteraan penambang rakyat di daerahnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjajaki kerja sama strategis dengan PT Aneka Tambang Tbk.

Pertemuan antara Gubernur Yulius Selvanus dan jajaran direksi Antam berlangsung di Jakarta pada Jumat (10/4/2026). Rombongan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diterima langsung oleh Direktur Utama Antam Untung Budiharto.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta skema penyerapan hasil tambang masyarakat agar memiliki nilai jual yang lebih adil dan transparan.

Gubernur Yulius menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui kemitraan dengan BUMN guna melindungi kepentingan para penambang rakyat.

“Kita ingin penambang rakyat tidak lagi dirugikan. Hasil tambang mereka harus dihargai secara layak dan transparan, termasuk mengacu pada standar internasional seperti London Bullion Market Association,” ujar Gubernur.

Selain soal harga, kerja sama dengan Antam juga diarahkan pada dukungan teknis dan edukasi bagi para penambang, agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan dengan lebih baik, aman, serta berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap Antam dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah, baik melalui pembelian hasil tambang masyarakat maupun peningkatan kapasitas penambang melalui program pendampingan.

Saat ini, pembahasan teknis terkait rencana kerja sama tersebut tengah dilakukan oleh tim ahli Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju Dating Palembangan serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Reynaldo Walujan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat di Bumi Nyiur Melambai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *