Edisibacirita – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengawal pembangunan desa. Hal ini terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulut di Ruang Rapat Komisi I Kantor DPRD Sulut, Senin (19/5/2026).
Rapat yang berlangsung dinamis dan produktif ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Brayen Waworuntu, didampingi anggota komisi lainnya, yaitu Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, Henry Walukow, Hillary Tuwo, dan Royke Anter. Sementara dari pihak mitra kerja, hadir Plt. Kepala Dinas PMD Novita Lumintang bersama jajaran.
Sebagai mitra kerja yang membidangi hukum dan pemerintahan, Komisi I melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja Dinas PMD pada triwulan pertama tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan agar seluruh program kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.
Dalam pembahasan, Komisi I memberikan catatan motivasi terkait realisasi kinerja triwulan I yang saat ini berada di angka 16 persen. Mengingat target ideal triwulan pertama berada di kisaran 30 hingga 40 persen, DPRD mendorong Dinas PMD untuk melakukan langkah-langkah akselerasi yang lebih masif pada triwulan berikutnya.
Selain realisasi anggaran, fokus perhatian juga tertuju pada penguatan kelembagaan ekonomi desa, khususnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Komisi I meminta adanya kejelasan regulasi dan fungsi yang matang agar kedua lembaga ekonomi ini berjalan beriringan tanpa tumpang tindih.
“Kopdes Merah Putih dan Bumdes harus jelas regulasinya. Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti justru membingungkan dan berdampak pada masyarakat desa,” tegas salah satu anggota Komisi I, menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat desa.
Merespons masukan konstruktif dari para wakil rakyat, Plt. Kadis PMD Novita Lumintang menyambut baik dan menyatakan komitmen penuhnya untuk segera melakukan pembenahan internal. Pihaknya berjanji akan melakukan penyesuaian strategi dan mempercepat realisasi program kerja.
Sebagai tindak lanjut yang konkret, Komisi I meminta Dinas PMD segera menyusun roadmap (peta jalan) yang jelas terkait pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan Bumdes, serta merumuskan langkah taktis guna mengejar target triwulan berikutnya demi kemajuan desa-desa di Sulawesi Utara.
