Edisibacirita – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah kepulauan. Menurutnya, pembangunan di Sulawesi Utara tidak boleh hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga harus menyentuh masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar.
Hal tersebut disampaikan Silangen, Kamis (30/7/2026), saat menyoroti masih minimnya pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Ia menyebut Provinsi Sulawesi Utara memiliki tiga daerah kepulauan, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), dan Kabupaten Kepulauan Talaud, yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah pembangunan jalan lingkar di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud. Berbeda dengan Pulau Karakelang yang akses jalan lingkarnya telah mendapat dukungan pembangunan dari pemerintah pusat, masyarakat Pulau Salibabu masih menantikan realisasi proyek serupa.
Menurut Silangen, aspirasi tersebut kembali disampaikan masyarakat Desa Kolongan saat Komisi III DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.
“Bahkan saya merasa malu karena perjuangan yang selama ini kami lakukan untuk mendorong pembangunan jalan dari Lirung menuju Desa Kolongan sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkap Silangen.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sebelumnya telah tersedia alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar dalam dana induk untuk mendukung pembangunan ruas jalan tersebut. Namun, anggaran itu tidak dapat dimanfaatkan karena tidak adanya langkah tindak lanjut dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, perangkat daerah harus lebih proaktif mencari solusi agar anggaran yang telah tersedia tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
“Kalau ada anggaran, harus ada upaya agar bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kesempatan membangun daerah justru hilang karena tidak ada langkah yang dilakukan,” tegasnya.
Silangen berharap persoalan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan menjadi perhatian utama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, tanpa membedakan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Menurutnya, akses jalan yang memadai akan membuka konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar di daerah kepulauan. Karena itu, pembangunan infrastruktur di Pulau Salibabu dan wilayah kepulauan lainnya perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.
