MANADO — Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Penandatanganan MoU dan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, serta pelaku usaha di Sulawesi Utara.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Bersama Dalam Membangun Budaya HAM di Provinsi Sulawesi Utara” tersebut berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto, MAP., bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan sejumlah unsur terkait.
Wagub Victor menegaskan bahwa pembangunan budaya HAM merupakan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, adil dan saling menghargai.
Menurutnya, nilai-nilai HAM tidak cukup hanya dipahami sebagai aturan, tetapi harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan kapasitas HAM juga dinilai penting agar aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang semakin baik dalam memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif serta menghormati hak setiap warga negara.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen HAM Mugiyanto menjelaskan bahwa pemenuhan hak masyarakat tidak selalu harus dilakukan sekaligus. Pada sektor seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan, pemenuhan hak dapat dilakukan secara bertahap selama pemerintah memiliki perencanaan dan tahapan yang jelas.
“Pendidikan, kesehatan, perumahan itu ada yang namanya progresif, artinya bisa dilakukan secara bertahap. Ketika sumber daya terbatas, itu dibolehkan, tetapi pemerintah harus memastikan punya tahapan-tahapan rencana,” jelas Mugiyanto.
Mugiyanto juga mengingatkan pemerintah agar memastikan pelayanan tidak membedakan masyarakat berdasarkan latar belakang agama, afiliasi maupun kondisi fisik.
Perhatian khusus turut diberikan terhadap akses penyandang disabilitas pada fasilitas pemerintahan. Menurutnya, fasilitas yang belum sepenuhnya ramah disabilitas tetap dapat dibenahi secara bertahap melalui perencanaan yang jelas.
“Kalau belum, mungkin bisa ditunda, tetapi harus punya rencana ke depan untuk mengimplementasikannya,” katanya.
Selain akses terhadap fasilitas publik, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari perhatian dalam penguatan budaya HAM.
Mugiyanto menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program HAM. Pemerintah, menurutnya, memiliki keterbatasan kapasitas sehingga membutuhkan ruang kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.
“Ini salah satu kunci keberhasilan program-program HAM adalah dengan membuka ruang-ruang yang biasanya kita di pemerintahan punya keterbatasan kapasitas,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didorong terus memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat dan berbagai elemen masyarakat dalam membangun budaya HAM.
Wagub Victor juga menempatkan semangat tersebut sebagai bagian dari upaya membangun Sulawesi Utara yang tidak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, adil dan penghormatan terhadap hak setiap masyarakat.
Nilai Si Tou Timou Tumou Tou turut menjadi semangat dalam membangun kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang rukun dan saling menghargai. Prinsip tersebut menegaskan pentingnya manusia untuk memanusiakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.
