Edisibacirita – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan aset negara serta menutup celah korupsi di sektor pertanahan dan tata ruang.
Sinergi tersebut dikukuhkan melalui Rapat Koordinasi Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini fokus pada transformasi pelayanan publik sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa kepastian hukum atas aset daerah adalah harga mati untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Ia menyoroti bahwa persoalan tumpang tindih administrasi selama ini sering kali menjadi pintu masuk terjadinya konflik lahan dan praktik korupsi.
“Sertifikasi aset bukan hanya soal administrasi, tapi langkah nyata mencegah konflik dan menutup celah korupsi. Kami ingin setiap jengkal lahan milik negara di Sulut memiliki kepastian hukum yang jelas,” tegas Gubernur Yulius di hadapan para kepala daerah se-Sulut.
Berkat komitmen reformasi birokrasi yang progresif, Sulawesi Utara terpilih sebagai salah satu pilot project nasionaluntuk transformasi layanan pertanahan.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa penunjukan ini merupakan instruksi langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
- Digitalisasi Integrasi: Layanan pertanahan akan dialihkan ke sistem digital untuk meminimalisir tatap muka yang berisiko.
- Transparansi & Akuntabilitas: Memastikan setiap proses perizinan dan sertifikasi dapat dipantau secara terbuka.
- Akselerasi Ekonomi: Layanan yang lebih cepat diharapkan mampu menarik minat investasi di Bumi Nyiur Melambai.
“Sulut dipilih karena semangat reformasinya. Kami akan memastikan layanan pertanahan di sini menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Andi Tenri Abeng.
