edisibacirita.com, Minsel – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (5/5/2025). Rapat ini diikuti oleh Bupati Franky Donny Wongkar, SH., dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP., bersama jajaran dari ruang rapat Kantor Bupati.
Rapat tersebut bertujuan membahas langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah. Pemkab Minahasa Selatan secara rutin mengikuti rapat koordinasi mingguan ini bersama seluruh pemerintah daerah se-Indonesia melalui Zoom Meeting.
Salah satu upaya yang digencarkan oleh Pemkab Minahasa Selatan adalah Gerakan Aksi “Marijo Batanam”. Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman pangan, terutama yang cepat panen, seperti padi ladang.
“Gerakan ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dari luar daerah, tetapi juga untuk menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan pangan lokal,” kata Bupati Franky Donny Wongkar saat ditemui usai rapat.
Gerakan “Marijo Batanam” disebut telah memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga terus mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung program ini sebagai bagian dari strategi nasional dan provinsi dalam menekan laju inflasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang memimpin rapat, menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, cabe, dan telur mengalami penurunan harga pada awal Mei 2025. Ia meminta kepala daerah untuk menggalakkan penanaman komoditas strategis seperti cabe rawit guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di daerah.
Selain itu, Tomsi mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama antardaerah dalam penyediaan pangan. “Daerah penghasil harus memiliki jalur distribusi yang jelas. Produsen harus memperoleh harga yang wajar, dan daerah konsumen pun mendapatkan pasokan yang cukup,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Minahasa Selatan, jajaran asisten, kepala dinas terkait, perwakilan Polres, BPS, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
