Edisibacirita – Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Pulau Miangas pada Sabtu (09/05/2026) bukan sekadar perjalanan dinas biasa. Miangas adalah titik nol utara Nusantara, sebuah simbol kedaulatan yang berdiri teguh di gerbang perairan internasional. Namun, di balik kemegahan agenda tersebut, muncul diskursus publik mengenai absennya Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, beserta unsur Forkopimda di lokasi penyambutan.
Faktanya, ketidakhadiran tersebut bukanlah sebuah alpa, melainkan wujud kepatuhan total terhadap sistem “Satu Komando Negara”.
Secara administratif dan operasional, Pemprov Sulut telah mencapai titik kesiapan 100 persen. Sebanyak 23 manifes rombongan yang terdiri dari pimpinan daerah, pengamanan, hingga tim protokoler telah dijadwalkan terbang menuju Miangas pada pukul 06.00 WITA menggunakan pesawat Cessna milik TNI Angkatan Udara.
Segala persiapan VVIP telah dirampungkan hingga larut malam. Tidak ada kendala teknis, tidak ada hambatan cuaca. Namun, dinamika berubah sesaat sebelum fajar menyingsing. Sebuah instruksi langsung dari Jakarta mendefinisikan ulang peran mereka hari itu.
Melalui Sekretaris Kabinet, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah khusus pada Jumat malam (08/05): Gubernur dan Forkopimda diinstruksikan tetap siaga (standby) di Ibu Kota Provinsi, Manado.
Keputusan ini bukanlah tanpa alasan strategis. Dalam doktrin pertahanan negara, Sulawesi Utara merupakan wilayah penyangga (buffer zone) yang vital. Selama Presiden berada di titik terluar NKRI, stabilitas wilayah daratan utama harus dipastikan tetap terkendali secara absolut.
Sebagai seorang purnawirawan jenderal bintang dua, Gubernur Yulius Selvanus menunjukkan kelasnya dalam bernegara. Baginya, kepemimpinan tidak selalu harus tampil di depan kamera atau dalam seremoni pemotongan pita. Disiplin dalam menjalankan instruksi atasan—terutama Kepala Negara—adalah hukum tertinggi.
Langkah untuk tetap di Manado mencerminkan kedewasaan institusional. Di tengah risiko salah tafsir publik yang mungkin menganggap absennya Gubernur sebagai bentuk kurangnya penghormatan, Yulius Selvanus justru memilih jalan yang lebih sunyi namun krusial: Menjaga stabilitas regional demi kelancaran agenda nasional.
Publik perlu memahami bahwa dalam etika kenegaraan, kepatuhan terhadap perintah Presiden adalah bentuk penghormatan tertinggi. Menjaga Manado tetap kondusif saat Presiden berada di pulau terdepan adalah tugas pengamanan yang sama pentingnya dengan penyambutan fisik di bandara.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting mengenai tata kelola pemerintahan yang solid. Di era di mana citra visual seringkali mengalahkan esensi, langkah Gubernur dan Forkopimda Sulut mengingatkan kita bahwa negara bekerja melalui sistem kendali yang terukur, bukan sekadar gaya di ruang publik.
Satu Komando bukan sekadar slogan di Sulawesi Utara, melainkan prinsip kerja yang menempatkan keamanan negara di atas segala bentuk pencitraan.
