MANADO – Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulit) resmi memiliki kepengurusan baru. Drs. Jefri Cornelius Paat, M.Si. dilantik sebagai Ketua KKI Sulut bersama Dr. Grace Waleleng, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (29/6/2026).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Pusat yang juga Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry B. Harmadi, S.E., M.E. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan kependudukan yang berkualitas di Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara, Dr. Watheky selaku Kepala BPS Sulawesi Utara, Fenny K. yang mewakili Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara, serta Dr. Ardi Adji, Wakil Sekretaris Jenderal KKI Pusat yang juga menjabat sebagai Kepala Pusdiklat BPS RI.
Dalam sambutannya, Dr. Sonny Harry B. Harmadi mengungkapkan bahwa Koalisi Kependudukan Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional melalui berbagai gagasan strategis yang kini menjadi kebijakan pemerintah.
Ia menyebut dua kontribusi terbesar KKI bagi Indonesia. Pertama, lahirnya Kartu Identitas Anak (KIA) yang berawal dari gagasan agar setiap anak di bawah usia 17 tahun memiliki identitas resmi sebagai penduduk. Gagasan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan saat itu, Linda Agum Gumelar, diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga akhirnya direalisasikan melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri.
Kontribusi kedua adalah penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang menjadi peta jalan pembangunan kependudukan Indonesia hingga tahun 2045. Meski sempat menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyusunannya, dokumen tersebut akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan hingga kini menjadi acuan nasional dalam perencanaan pembangunan kependudukan.
“Koalisi Kependudukan Indonesia lahir dari gagasan besar untuk memastikan isu kependudukan menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Karena itu kami berharap kepengurusan KKI Sulawesi Utara mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sonny.
Sementara itu, Ketua KKI Sulawesi Utara yang baru dilantik, Drs. Jefri Cornelius Paat, M.Si., menyampaikan komitmennya untuk membawa KKI Sulut menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan kependudukan di daerah.
“Kami siap membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BPS, BKKBN, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Isu kependudukan bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, bonus demografi, pembangunan keluarga, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu KKI Sulut akan hadir memberikan kontribusi nyata melalui kajian, edukasi, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data,” tegas Jefri.
Ia berharap kepengurusan baru dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan kependudukan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru, KKI Provinsi Sulawesi Utara diharapkan semakin aktif memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mendukung berbagai program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
