MANADO — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Makisanti, kembali menyoroti perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terhadap masyarakat yang terdampak bencana di daerah ini.
Pierre menegaskan, kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Sulut yang mengalami bencana semestinya diberikan secara setara dengan perhatian yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Pierre dalam rapat paripurna DPRD Sulut di Ruang Paripurna, Selasa (1/9/2026).
Pierre menekankan bahwa sorotannya bukan berarti menolak bantuan Pemprov Sulut kepada masyarakat NTT. Ia justru meminta agar solidaritas tersebut juga diwujudkan terhadap masyarakat Sulut yang sedang menghadapi persoalan bencana.
“Kedua, kemarin saya menyampaikan. Ini bukan masalah menolak apa yang menjadi bantuan kepada saudara-saudara yang di NTT. Tapi, saya menyampaikan agar supaya masyarakat di Sulut, juga yang kena bencana diperhatikan juga,” ungkap Pierre.
Menurutnya, semangat solidaritas nasional tidak boleh membuat pemerintah mengesampingkan masyarakat di daerah sendiri yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera.
“Jangan sampai adanya suatu asosiasi se-Indonesia, sehingga Pemprov mengesampingkan masyarakat yang ada di Sulut,” ujarnya.
Pierre berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sulut. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu hingga terjadi korban jiwa sebelum mengambil tindakan.
“Kiranya ini diperhatikan sama, kalau bisa. Masyarakat kita di Sulut harus diperhatikan juga, jangan sampai ada korban jiwa, baru mau diperhatikan. Ini menjadi perhatian kita bersama, karena dalam hal ini kita sebagai pengambil kebijakan di sini,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Galang, memberikan penjelasan terkait sorotan Pierre mengenai skala prioritas belanja pemerintah daerah.
Tahlis menegaskan bahwa kepedulian terhadap daerah lain yang sedang mengalami musibah merupakan bagian dari semangat kebersamaan antardaerah. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut juga dilakukan dengan mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Terkait dengan kepedulian kita terhadap daerah lain yang mengalami musibah, kami juga mengikuti perkembangan. Menteri Dalam Negeri secara langsung menginstruksikan kepada seluruh gubernur se-Indonesia. Kami juga mengikuti perkembangan informasi dari sekretaris daerah provinsi se-Indonesia. Teman-teman di Badan Keuangan juga demikian,” ungkap Tahlis.
Ia menjelaskan, bantuan kepada daerah yang mengalami bencana merupakan bentuk solidaritas dan simpati antarpemerintah daerah.
“Seluruh Indonesia memberikan bantuan sebagai bentuk simpati. Ini momentum yang Bapak Menteri sampaikan. Jadi, di sinilah tempat kita untuk saling peduli,” ujarnya.
Sementara itu, saat Pierre menyampaikan kembali masukannya, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari masukan dalam pembahasan.
“Apa yang disampaikan oleh Bapak Pierre ini menjadi bagian dari masukan saja,” ujar Fransiscus.
Dalam rapat tersebut, Ketua TAPD Sulut Tahlis Galang terlihat mencatat sejumlah masukan yang disampaikan Pierre.
Sorotan tersebut menjadi bagian dari pembahasan DPRD dan Pemprov Sulut terkait kebijakan anggaran, khususnya bagaimana belanja daerah dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana.
