MANADO — Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 kembali dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dan penyesuaian kebijakan anggaran daerah, dengan memperhatikan kondisi fiskal serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Sulawesi Utara.
Dalam pembahasan, Banggar DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut melakukan pendalaman terhadap sejumlah komponen pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah yang mengalami perubahan.
Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan setiap penyesuaian anggaran memiliki dasar yang jelas, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Sinergi antara Banggar DPRD dan TAPD menjadi bagian penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
