MANADO — Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (7/9/2026).
Kunjungan tersebut diterima Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD, di Kantor DPRD Sulut. Dalam pertemuan itu, Andi Silangen didampingi sejumlah anggota DPRD, di antaranya Jeane Lalujan, Billy Lombok dan Cindy Wurangian.
Pertemuan BPS dan DPRD Sulut tersebut merupakan bagian dari koordinasi terkait pemanfaatan data statistik dalam mendukung perumusan serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah.
Selain membahas pemanfaatan data, kedua pihak turut mengulik perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara, khususnya terkait penurunan capaian indeks yang sebelumnya telah dirilis BPS.
Data tersebut menunjukkan IDI Sulawesi Utara mengalami penurunan cukup signifikan. Pada 2024, IDI Sulut tercatat 81,87 dan berada dalam kategori tinggi/baik. Angka tersebut kemudian turun menjadi 73,03 pada 2025, yang masuk dalam kategori sedang.
Penurunan tersebut turut menjadi perhatian karena salah satu aspek yang berkaitan dengan pengukuran demokrasi adalah kinerja lembaga politik dan pemerintahan, termasuk lembaga legislatif.
Dalam pertemuan tersebut, koordinasi antara BPS dan DPRD Sulut diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap data statistik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Utara.
Pemanfaatan data yang akurat dan terukur dinilai penting agar setiap kebijakan pembangunan maupun langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang bagi DPRD Sulut untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif mengenai indikator dan perkembangan IDI, serta menjadi bahan refleksi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
