EdisiBacirita – Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) yang kini berada di bawah kepemimpinan Yulius S. Komaling (YSK) dan Victor Mailangkay (VM) mendapat masukan berharga dari akademisi FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Dalam Seminar Nasional yang digelar di kampus tersebut pada Kamis (6/2/2025), Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando, mengungkap berbagai persoalan terkait efektivitas kebijakan publik di daerah.
Dalam paparannya, Liando menyoroti bahwa banyak kebijakan pemerintah daerah masih bersifat naratif dan kurang menyentuh substansi permasalahan publik secara spesifik. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa beberapa dokumen kebijakan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD lebih banyak sekadar mencerminkan korelasi dengan dokumen pusat atau lembaga vertikal lainnya, tanpa benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah.
Liando mengungkap dua masalah utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Pertama, kebijakan daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, padahal setiap daerah memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda. Kedua, banyak kebijakan yang tidak berbasis evidence-based policy atau kebijakan berbasis data dan fakta di lapangan.
“Ada daerah yang menyusun RKPD hanya dengan copy-paste kebijakan tahun sebelumnya. Agar terlihat baru, angka-angka seperti jumlah penduduk dan tahun hanya diganti. Padahal, kebutuhan masyarakat selalu dinamis dan berbeda setiap tahunnya,” tegas Liando.
Lebih lanjut, ia mengkritik bahwa beberapa program pemerintah terkesan hanya untuk menyerap anggaran, bukan untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat.
Sebagai solusi, Liando merekomendasikan agar pemerintah daerah mulai melibatkan pihak akademisi dalam mengidentifikasi dan menyusun kebijakan publik berbasis penelitian. Ia menekankan pentingnya rekomendasi berbasis riset agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain fokus pada infrastruktur dan program makanan bergizi gratis, Liando mengingatkan pemerintahan YSK-VM agar turut menangani penyakit sosial yang makin marak, seperti kriminalitas, perceraian, kenakalan remaja, hingga penyalahgunaan teknologi oleh anak-anak.
“Saat ini banyak remaja yang sudah terpapar aplikasi-aplikasi smartphone yang membuat mereka tidak fokus belajar, menjadi temperamental, dan emosinya labil. Kenakalan remaja meningkat, kehamilan usia muda bertambah, dan banyak anak menjadi pemberontak terhadap orang tua maupun guru,” urainya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan terkait penggunaan gawai bagi anak-anak dan remaja guna meminimalisir dampak negatifnya.
Seminar nasional ini turut menghadirkan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan (KAPSIPI) Dr. Andi Luhur Prianto, Kepala Laboratorium Kerjasama FISIP Unsrat Prof. Dr. Stefanus Rumawas, serta Koordinator Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat Dr. Welly Waworundeng.
Masukan dari akademisi ini diharapkan menjadi oleh-oleh berharga bagi pemerintah daerah Sulut dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
