Edisibacirita — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun 2025, sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2026, Kamis (23/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya panitia khusus (Pansus) LKPJ, atas kerja keras dan ketelitian dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis DPRD, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk fokus pada empat pilar utama pembangunan.
Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah menitikberatkan pada pemerataan kualitas pendidikan melalui pemenuhan tenaga pendidik berbasis kebutuhan riil sekolah. Di bidang kesehatan, perhatian diarahkan pada optimalisasi alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.
Di sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup, pemerintah akan memperluas akses informasi pasar kerja, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang. Sementara itu, pengawasan terhadap izin lingkungan, pengelolaan limbah, dan evaluasi reklamasi pascatambang juga menjadi perhatian utama.
Untuk urusan pilihan seperti kelautan dan pertanian, Gubernur menekankan pentingnya transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan, guna memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.
Selain itu, akselerasi transformasi digital di lingkungan pemerintahan juga terus didorong, termasuk penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN maupun tenaga harian lepas.
Gubernur turut menyoroti pentingnya hasil reses DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat yang akan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen, jajaran Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Momentum ini menegaskan komitmen Pemprov Sulut dalam memperkuat sinergi bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
