JAKARTA – Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Kamis (12/11/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada konsultasi dan koordinasi terkait dukungan program bantuan bagi keluarga berisiko stunting di Sulawesi Utara.
Rombongan Pimpinan DPRD Sulut diterima langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., didampingi Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sulut untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong dukungan program strategis yang menyentuh kebutuhan keluarga dan masyarakat di daerah.
Dalam konsultasi tersebut, perhatian diarahkan pada program bantuan bagi keluarga yang memiliki risiko stunting. Dukungan terhadap kelompok keluarga rentan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Melalui pertemuan ini, DPRD Sulut juga mendorong agar sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat, sehingga program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Upaya penanganan stunting sendiri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan anak, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap kondisi keluarga, kualitas pengasuhan, serta kesejahteraan masyarakat.
DPRD Sulut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong dukungan kebijakan pemerintah pusat demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, serta generasi masa depan yang berkualitas.
Sebab, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang mendapatkan kesempatan tumbuh serta berkembang secara optimal.













