SULUT – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Penegasan tersebut disampaikan Yulius saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026). Rakor tersebut diikuti sejumlah kepala daerah dan jajaran instansi terkait.
Kewaspadaan terhadap Karhutla menjadi perhatian serius menyusul tercatatnya 1.119 titik panas (hotspot) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sulut sepanjang Januari hingga 25 Agustus 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 359 titik atau sekitar 32,09 persen dari total hotspot di Sulut.
Selanjutnya, Bolaang Mongondow mencatat 213 hotspot, Bolaang Mongondow Utara 138 titik, Minahasa Selatan 124 titik, Minahasa Utara 98 titik, dan Minahasa Tenggara 64 titik.
Hotspot juga terdeteksi di Kota Bitung sebanyak 36 titik, Kepulauan Sangihe 20 titik, Manado 15 titik, Kotamobagu 13 titik, Bolaang Mongondow Selatan 11 titik, Kepulauan Talaud 10 titik, Bolaang Mongondow Timur empat titik, serta Tomohon dan Minahasa masing-masing satu titik.
Pencegahan Harus Jadi Prioritas
Dalam Rakor tersebut, Yulius menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pihak. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum api muncul dan meluas.
“Kita memang harus berkumpul. Kita perlu berdiskusi sekaligus melaksanakan arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, serta arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia,” tegas Yulius.
Ia mengingatkan, kondisi cuaca panas, angin kencang, serta vegetasi yang semakin kering dapat meningkatkan risiko kebakaran dan mempercepat penyebaran api.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya bergerak ketika kebakaran telah terjadi, tetapi melakukan pemantauan dan pencegahan secara aktif di wilayah masing-masing.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, satu titik api kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujarnya.
Yulius juga mengapresiasi langkah cepat TNI, Polri, Kodam, Basarnas, serta seluruh unsur terkait yang telah terlibat dalam penanganan sejumlah kejadian kebakaran sejak awal Agustus.
Salah satu kejadian yang mendapat perhatian adalah kebakaran di wilayah Minahasa Tenggara yang membutuhkan respons cepat aparat dan tim di lapangan.
Libatkan Seluruh Unsur
Dalam Rakor, turut disampaikan arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 terkait penguatan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian Karhutla.
Instruksi tersebut mendorong optimalisasi keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, relawan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan larangan pembukaan lahan dengan metode pembakaran, termasuk membakar hutan, lahan, semak, vegetasi maupun sisa vegetasi.
Gubernur Yulius meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota menerjemahkan hasil Rakor tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan. Koordinasi lintas sektor, kata dia, harus terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera dideteksi dan ditangani.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bergerak bersama. Jangan sampai koordinasi hanya berhenti di meja rapat, tetapi harus terlihat dalam tindakan nyata di lapangan,” ujarnya.
Dengan langkah pencegahan yang lebih kuat dan respons cepat seluruh unsur, Yulius berharap potensi Karhutla di Sulawesi Utara dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.
