MINAHASA SELATAN — Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat jangka pendek, melainkan dirancang secara berkelanjutan, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan seiring memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025–2030, di mana arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Menurut Bupati, keberlanjutan program bukan hanya soal kelanjutan administrasi anggaran dari tahun ke tahun, tetapi kesinambungan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program pembangunan harus memiliki arah yang jelas dan saling terhubung. Setiap kegiatan wajib mendukung pencapaian sasaran RPJMD serta memberikan manfaat berkelanjutan, bukan hanya berorientasi pada serapan anggaran,” tegas Franky Donny Wongkar.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi kunci untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas setiap kegiatan pembangunan.
Pendekatan pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara inklusif.
Dengan komitmen bersama seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan optimistis pelaksanaan pembangunan tahun 2027 akan berjalan konsisten dengan visi RPJMD 2025–2030 dan menjadi fondasi kuat menuju kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan secara berkelanjutan.
