MANADO – Kabar baik datang dari sektor perumahan Sulawesi Utara. Sebanyak 10.800 unit rumah masyarakat mendapat alokasi program bedah rumah sepanjang tahun ini, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 747 unit.
Kenaikan tersebut mencapai sekitar 1.346 persen, membuka peluang bagi jauh lebih banyak keluarga di Sulawesi Utara untuk mendapatkan hunian yang lebih layak, sehat dan nyaman.
Program ini merupakan hasil sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pelaku usaha serta masyarakat.
Berdasarkan data hasil rapat koordinasi Pemprov Sulut, Kementerian PKP dan sejumlah pemangku kepentingan per 30 September 2026, setiap unit rumah penerima program bedah rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk mendukung perbaikan hunian.
Besarnya alokasi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi rumah masyarakat, tetapi juga membuka aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Diperkirakan sekitar 21.600 tenaga kerja lokal ikut terserap melalui pelaksanaan program. Dengan demikian, pembangunan rumah turut menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui kebutuhan tenaga kerja dan berbagai aktivitas pendukung sektor konstruksi.
Tak Hanya Bedah Rumah
Program perumahan di Sulawesi Utara tidak berhenti pada perbaikan rumah masyarakat. Pemerintah juga mengalokasikan pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung hunian.
Sebanyak 81 unit fasilitas sanitasi disiapkan, baik berupa pembangunan fasilitas baru maupun peningkatan fasilitas yang telah tersedia. Program tersebut diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang lebih bersih dan sehat.
Di sisi hunian vertikal, terdapat 44 unit Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) yang dibangun di kawasan Paniki, Manado.
Rusun tersebut diarahkan untuk menyediakan alternatif hunian yang layak dan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dukungan pembiayaan perumahan juga menjadi bagian dari program yang berjalan di Sulut.
Sebanyak 14.845 unit mendapat alokasi FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Skema ini merupakan dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan rumah dengan skema yang lebih terjangkau.
Hingga 30 September 2026, sebanyak 1.757 unit FLPP telah terealisasi, dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp216 miliar.
Artinya, ribuan debitur telah memperoleh akses pembiayaan untuk memiliki atau mendukung kepemilikan rumah melalui program tersebut.
Dampaknya juga dirasakan sektor usaha. Sebanyak 791 debitur KPP telah terealisasi.
KPP atau Kredit Program Perumahan memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan, seperti toko bangunan, kontraktor dan UMKM.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh masyarakat penerima rumah, tetapi juga oleh pelaku usaha yang berada dalam rantai ekonomi sektor perumahan.
Lonjakan jumlah penerima program bedah rumah menunjukkan besarnya skala intervensi pemerintah di sektor perumahan Sulawesi Utara tahun ini.
Dari perbaikan 10.800 rumah, penyediaan sanitasi, pembangunan Rusun MBR hingga pembiayaan FLPP dan KPP, program tersebut mencakup berbagai sisi kebutuhan perumahan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terus mendorong agar program perumahan tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan sektor usaha lokal.
Data tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemprov Sulut, Kementerian PKP dan sejumlah stakeholder terkait, dengan posisi data per 30 September 2026.
