MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmen memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditegaskan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, saat mengikuti Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (31/8/2026).
Entry Meeting yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Minahasa tersebut digelar dalam rangka Pemeriksaan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bupati Robby didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.
Pemeriksaan kinerja oleh BPK RI menjadi bagian penting untuk melihat secara menyeluruh pengelolaan dan kinerja PDAM, mulai dari aspek tata kelola, efektivitas manajemen, hingga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Pemkab Minahasa menyatakan siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, terbuka dan sesuai ketentuan.
Bupati Robby menilai pemeriksaan BPK tidak semata-mata sebagai proses evaluasi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan jajaran PDAM untuk mendapatkan masukan serta rekomendasi guna melakukan pembenahan.
“Pemeriksaan ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki. Yang terpenting bagaimana hasilnya nanti dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja PDAM dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Robby.
Menurutnya, PDAM memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, yakni ketersediaan air bersih. Karena itu, pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penguatan manajemen, peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan serta tata kelola perusahaan menjadi sejumlah aspek yang perlu terus mendapat perhatian.
Robby juga meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran terkait untuk memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia berharap setiap data dan informasi yang diperlukan dapat disiapkan dengan baik sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
“Prinsipnya kita siap memberikan dukungan dan membuka seluruh informasi yang dibutuhkan sesuai aturan. Rekomendasi BPK nantinya harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan,” tegasnya.
Pemkab Minahasa berharap hasil pemeriksaan kinerja tersebut dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan PDAM sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan air bersih.
Dengan tata kelola yang semakin baik, PDAM diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Turut mendampingi Bupati Minahasa dalam Entry Meeting tersebut, Inspektur Kabupaten Minahasa, Kepala BPKAD, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas PUPR, Direktur PDAM, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perekonomian, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan peningkatan pelayanan publik akan terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk memastikan PDAM mampu memberikan pelayanan air bersih yang semakin efektif, profesional dan berkualitas bagi masyarakat Minahasa.
