MANADO – DPRD Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan penundaan program sterilisasi Pelabuhan Manado. Keputusan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama Aliansi Masyarakat Nusa Utara dan pihak Pelindo Manado, Senin (2/11/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Komisi III, lantai II Gedung DPRD Sulut itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Ketua Komisi III, Berty Kapojos.
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas polemik rencana sterilisasi kawasan Pelabuhan Manado yang mendapat perhatian dan penolakan dari masyarakat, khususnya warga Nusa Utara yang memiliki ketergantungan terhadap akses transportasi laut.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sulut menghadirkan pihak-pihak terkait guna mendengarkan penjelasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilanjutkan.
Dari Komisi III turut hadir Wakil Ketua Nick A. Lomban, Sekretaris Yongkie Limen, serta anggota Amir Liputo, Tony Supit, Roy Roring dan Haslinda Rotinsulu.
Dua anggota DPRD dari daerah pemilihan Nusa Utara, Normans Luntungan dan Vionita Kuerah, juga mengikuti pembahasan tersebut.
Sementara dari pihak Pelindo, hadir General Manager Pelindo 4 Pelabuhan Manado, Nurlayla Arbie bersama jajaran.
Rekomendasi penundaan ini menjadi perhatian penting karena kebijakan sterilisasi pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan penataan dan pengelolaan kawasan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang menggunakan fasilitas pelabuhan sebagai jalur mobilitas antarpulau.
DPRD Sulut melalui RDP lintas komisi tersebut menempatkan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan.
Dengan adanya rekomendasi penundaan, diharapkan pembahasan mengenai program sterilisasi Pelabuhan Manado dapat dilakukan lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek pelayanan, aksesibilitas, serta kepentingan masyarakat Nusa Utara.
