EdisiBacirita.com – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Metland Marron, Kota Tomohon, Jumat (13/11/2026), tersebut menjadi ruang pendalaman regulasi sekaligus penyamaan pemahaman bagi jajaran legislatif dalam menjalankan fungsi penganggaran daerah.
Sosialisasi ini dinilai penting mengingat Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 menjadi salah satu landasan dalam proses penyusunan APBD 2027. Di dalamnya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan tahapan perencanaan, penganggaran hingga pembahasan dan penetapan rancangan APBD.
Sejumlah tahapan strategis yang menjadi perhatian antara lain penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta pembahasan rancangan anggaran bersama pemerintah daerah.
Melalui kegiatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Tomohon diharapkan semakin memahami ketentuan terbaru sehingga pelaksanaan fungsi anggaran dapat berjalan sesuai regulasi.
Selain itu, kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
DPRD Kota Tomohon diharapkan mampu mengawal penyusunan APBD 2027 dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap prioritas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.













