MANADO – Persoalan Danau Tondano kembali mencuat dalam pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini, Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti membawa persoalan meluasnya eceng gondok ke meja pembahasan APBD 2027 karena dinilai telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (16/11/2026), Pierre meminta pemerintah daerah memberikan perhatian melalui penyediaan anggaran khusus untuk membersihkan dan mengendalikan pertumbuhan eceng gondok di Danau Tondano.
Bagi Pierre, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai masalah lingkungan semata. Ada kepentingan masyarakat nelayan, keberlangsungan ekosistem danau, hingga sektor kelistrikan yang perlu diperhitungkan.
Ia menyoroti kondisi perairan yang semakin dipenuhi tanaman eceng gondok. Apabila tidak segera ditangani, sisa tanaman yang membusuk dan mengendap berpotensi mempercepat pendangkalan danau.
Perhatian Pierre juga tertuju pada keberadaan tiga pembangkit listrik tenaga air, yakni PLTA Tonsea Lama, Tanggari 1, dan Tanggari 2. Ketiganya memiliki kapasitas produksi sekitar 45 megawatt yang menjadi bagian dari penopang kebutuhan listrik Sulawesi Utara.
Ia mengingatkan agar pertumbuhan eceng gondok tidak sampai mengganggu kelancaran pasokan air menuju turbin pembangkit.
“Ini menyangkut objek vital. Gulma ini mengganggu pasokan air ke turbin di tiga mesin pembangkit listrik utama kita, yakni PLTA Tonsea Lama, Tanggari 1, dan Tanggari 2 yang menghasilkan daya sekitar 45 megawatt untuk kebutuhan listrik masyarakat Sulut. Jangan sampai suplai listrik terganggu karena masalah ini,” ujar Pierre.
Di sisi lain, kondisi tersebut juga membawa dampak bagi masyarakat yang sehari-hari mencari nafkah di Danau Tondano. Hamparan eceng gondok yang menutupi permukaan air membuat perahu nelayan kesulitan melintas, sehingga aktivitas mencari ikan ikut terganggu.
“Eceng gondok ini juga sudah menghalangi perahu nelayan yang hendak melaut mencari ikan di danau. Kasihan banyak masyarakat dan nelayan kita di sana yang menggantungkan hidupnya dari mencari ikan di Danau Tondano,” katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar sekaligus Komisi IV DPRD Sulut, Pierre berharap pembahasan APBD 2027 menghasilkan perhatian konkret terhadap persoalan tersebut.
Ia mendorong agar kebutuhan pengadaan peralatan dan biaya operasional pembersihan danau diperhitungkan dalam perencanaan anggaran, sehingga penanganan tidak berhenti pada imbauan maupun kegiatan sesaat.
Dorongan ini menempatkan Danau Tondano sebagai salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Sebab, kondisi danau bukan hanya menyangkut kelestarian alam, tetapi juga menyentuh mata pencaharian warga dan kepentingan energi daerah.













