Yulius Selvanus Terima 37 Rekomendasi Kebijakan Nasional, Sulut Siap Sinkronkan Program dengan Asta Cita

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 37 rekomendasi kebijakan diserahkan Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi serta menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor pemerintahan.

Kehadiran Gubernur Yulius menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional, khususnya program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Dalam arahannya, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa fungsi kementerian koordinator tidak boleh sebatas menggelar rapat atau menghasilkan dokumen administratif. Koordinasi dan sinkronisasi harus mampu mengidentifikasi persoalan, menentukan pihak yang berwenang, serta menghadirkan keputusan konkret untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan kebijakan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah pemerintahan melalui pelaksanaan kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat, prosedur tertib, dan pertimbangan matang.

Menurut Yusril, keberhasilan rekomendasi kebijakan tidak diukur dari tebalnya dokumen atau banyaknya rapat, tetapi dari sejauh mana rekomendasi tersebut membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan memberikan solusi bagi masyarakat.

Karena itu, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah penerima rekomendasi diminta memastikan adanya tindak lanjut melalui rencana aksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pemantauan secara berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah.

Menurutnya, sebagai salah satu wilayah strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara perlu terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga berkomitmen menyelaraskan kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Gubernur menegaskan, koordinasi lintas sektor, evaluasi regulasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting agar setiap kebijakan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memiliki kepastian hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui forum ini, Pemprov Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, taat hukum, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *