Edisibacirit — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unsrat berkolaborasi dengan ABPEDNAS dalam upaya mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana FISIP Unsrat mengambil peran aktif dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan baik melalui proses Pilkades yang demokratis dan tertib.
Pilkades dinilai sebagai salah satu penentu utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Namun, berkaca dari pengalaman sebelumnya, masih terdapat berbagai persoalan yang muncul, baik dari sisi penyelenggara, calon, maupun pemilih, yang kerap memicu dinamika bahkan potensi konflik di lapangan.
Untuk itu, diperlukan pendekatan mitigasi melalui sistem peringatan dini (early warning system) guna mencegah terjadinya gesekan selama tahapan Pilkades berlangsung.
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pemerintahan, Welly Waworundeng, menyampaikan bahwa dialog tersebut akan dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Kegiatan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, Ketua Umum ABPEDNAS Sulut Stevanus BAN Liow, serta Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando.
Peserta yang akan terlibat dalam forum ini merupakan perwakilan aparat desa se-Minahasa Selatan, serta direncanakan turut dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap suksesnya Pilkades.
Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Gustaf Undap mengungkapkan bahwa FISIP Unsrat juga akan membentuk Koalisi Mahasiswa Pemantau Pilkades se-Sulawesi Utara.
Mahasiswa yang tergabung dalam koalisi tersebut akan dibekali pemahaman terkait prosedur dan tahapan Pilkades yang benar, sehingga mampu berperan dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mencatat berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.
“Program ini penting bagi mahasiswa agar memahami langsung dinamika proses pemilihan, sekaligus menjadi bahan kajian ilmiah sebagai syarat akademik,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan pelaksanaan Pilkades di Minahasa Selatan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berkualitas, serta mampu melahirkan kepemimpinan desa yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
