MANADO — Perbedaan pandangan terkait skala prioritas belanja daerah mencuat dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS 2026 di DPRD Sulawesi Utara (Sulut).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Pierre Makisanti, menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut yang memberikan bantuan kepada daerah lain yang mengalami musibah. Ia meminta pemerintah daerah terlebih dahulu memastikan kebutuhan masyarakat Sulut yang bersifat darurat dan mendesak terpenuhi.
Sorotan tersebut kemudian dijawab Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Gallang, dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (1/9/2026).
Tahlis menjelaskan, kepedulian terhadap daerah yang sedang mengalami musibah merupakan bagian dari semangat kebersamaan antardaerah. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut juga dilakukan berdasarkan arahan pemerintah pusat.
“Terkait dengan kepedulian kita terhadap daerah lain yang mengalami musibah, kami juga mengikuti perkembangan. Menteri Dalam Negeri secara langsung menginstruksikan kepada seluruh gubernur se-Indonesia. Kami juga mengikuti perkembangan informasi dari sekretaris daerah provinsi se-Indonesia. Teman-teman di Badan Keuangan juga demikian,” ungkap Tahlis.
Ia mengatakan, bantuan kepada daerah yang tertimpa musibah diberikan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan simpati.
“Seluruh Indonesia memberikan bantuan sebagai bentuk simpati. Ini momentum yang Bapak Menteri sampaikan. Jadi, di sinilah tempat kita untuk saling peduli,” ujarnya.
Tahlis Jelaskan Besaran Bantuan Rp750 Juta
Terkait besaran bantuan yang diberikan Pemprov Sulut, Tahlis menyebut bantuan sebesar Rp750 juta masih berada dalam rentang nominal bantuan yang diberikan sejumlah provinsi lainnya.
“Kita memberikan sebesar Rp750 juta. Itu di antara yang tinggi dan rendah. Di atas kita banyak, tapi ada yang di bawah kita, Rp500 juta,” jelasnya.
Menurut Tahlis, bantuan tersebut merupakan bentuk tali asih dan kepedulian Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sulut terhadap daerah yang sedang mengalami musibah.
“Jadi, kami juga berpikir Rp750 juta ini sebagai bentuk tali asih, kepedulian Pemerintah Provinsi bersama DPRD, karena diserahkan di sini. Ini juga memudahkan kita, sebagai bagian dari masyarakat NTT yang mengalami musibah. Pertimbangan kita ke sana, karena hampir semua provinsi memberi sumbangsih yang sama,” katanya.
Pierre: Perhatikan Dulu Kebutuhan Masyarakat Sulut
Sebelumnya, Pierre Makisanti mempertanyakan kebijakan belanja daerah dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS. Ia menilai aspek akuntabilitas dan responsivitas belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.
“Perubahan KUA dan PPAS salah satunya adalah akuntabilitas dan responsivitas belanja. Di sini mengakomodasi kebutuhan darurat dan mendesak. Saya menyoroti dokumen yang disampaikan kepada kami,” ujar Pierre.
Untuk menggambarkan kondisi tersebut, Pierre menggunakan sebuah peribahasa.
“Semut di ujung laut kelihatan, tetapi gajah di depan mata tidak kelihatan,” katanya.
Menurutnya, dalam rapat paripurna sebelumnya dirinya telah menyampaikan sejumlah persoalan serius yang terjadi di daerah-daerah di Sulut. Namun, ia menilai penanganan terhadap persoalan tersebut masih perlu mendapat perhatian lebih serius.
Pierre secara khusus menyoroti persoalan abrasi laut di wilayah Kakas yang menurutnya telah mengancam ratusan masyarakat.
“Hal ini sering saya sampaikan terkait dengan abrasi laut. Di situ ada ratusan masyarakat yang terancam. Artinya, di sini ada TAPD Provinsi Sulut dan DPRD Banggar,” tegasnya.
Ia meminta kebutuhan masyarakat Sulut yang masuk kategori darurat dan mendesak menjadi prioritas sebelum pemerintah memberikan perhatian ke daerah lain.
“Saya menyarankan, kalau bisa, perhatikan dahulu masyarakat kita di Sulut. Perhatikan dahulu kebutuhan masyarakat. Ini kan sesuai dengan akomodasi kebutuhan darurat. Tolong kebutuhan ini diprioritaskan untuk masyarakat Sulut,” tegas Pierre.
Pierre menegaskan, kritik tersebut bukan berarti dirinya menolak solidaritas kepada daerah yang mengalami bencana. Namun, ia meminta pemerintah tetap menempatkan kebutuhan masyarakat Sulut sebagai prioritas utama dalam pengelolaan anggaran.
“Saya tidak menyalahkan persoalan itu, tetapi artinya harus dipenuhi dahulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulut, baru memperhatikan keluar,” pungkasnya.
