MANADO – Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dan Dekan FISIP Unsrat, Ferry Daud Liando, resmi dilantik sebagai pengurus Masyarakat Ilmuwan Pemerintahan Indonesia Wilayah Sulawesi Utara periode 2026–2031.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum MIPI, Anwar Hafid, pada Sabtu (13/6/2026) di Hotel Luwansa Manado. Dalam kepengurusan yang baru, Joune Ganda dipercaya sebagai Ketua Umum MIPI Sulut, sementara Ferry Daud Liando menjabat Ketua Dewan Pakar.
Selain kedua tokoh tersebut, sejumlah nama turut masuk dalam jajaran kepengurusan, di antaranya Direktur IPDN Sulawesi Utara, Dr. Arnold Poli, Staf Ahli Gubernur Sulut Dr. Magdalena Wullur, Franky Tintingon, serta Audy Pangemanan.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa para pengurus yang dilantik telah melalui berbagai tahapan seleksi. Menurutnya, aspek utama yang menjadi pertimbangan adalah kepedulian dan komitmen mereka dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Harian MIPI, Muhadam Labolo, yang juga dikenal sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana IPDN, serta Sekretaris Jenderal MIPI, Mansyur Achmad.
MIPI merupakan organisasi profesi yang menghimpun akademisi, praktisi, birokrat, dan pemerhati pemerintahan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan dan administrasi sektor publik. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah pemikiran (think tank) yang menjadi mitra strategis negara dalam mendorong lahirnya kebijakan publik dan pelayanan pemerintahan yang efektif.
MIPI didirikan oleh sejumlah tokoh pemerintahan nasional, termasuk Ryaas Rasyid yang dikenal sebagai salah satu perancang utama Undang-Undang Otonomi Daerah.
Joune Ganda sendiri tercatat sebagai kepala daerah pertama di Sulawesi Utara yang menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan. Sementara Ferry Daud Liando dikenal sebagai doktor pertama yang lahir dari Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat pada tahun 2011.
Anwar Hafid menjadi gubernur ketiga yang menjabat sebagai Ketua Umum MIPI. Ia melanjutkan kepemimpinan setelah Bahtiar Baharuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sekaligus Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru MIPI Sulawesi Utara, diharapkan organisasi ini dapat semakin berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran, kajian akademik, serta rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Sulawesi Utara.
