MANADO — Momentum HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara diwarnai dengan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp114.436.950.895 kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Dana tersebut disalurkan Pemerintah Provinsi Sulut sebagai bentuk dukungan fiskal terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Penyaluran DBH disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dalam sambutannya pada Upacara Peringatan HUT ke-62 Sulut di Lapangan Kantor Gubernur Sulut, Rabu (23/9/2026).
DBH tersebut merupakan perhitungan dan penetapan untuk periode Januari hingga Mei 2026. Selanjutnya, dana disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Yulius mengatakan, penyaluran DBH menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulut dalam mendukung pemerintah kabupaten/kota menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai wujud sinergitas dan dukungan terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota untuk menghadirkan kualitas layanan publik yang lebih baik dan setelah mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada kas daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten/Kota sebesar Rp114.436.950.895 akan disalurkan ke RKUD masing-masing,” ujar Yulius.
Menurutnya, dukungan fiskal tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan berbagai program prioritas, termasuk pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Tekankan Sinergi Antarwilayah
Dalam momentum hari jadi Sulawesi Utara tersebut, Yulius juga menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kata dia, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
“Cita-cita luhur ini tidak akan pernah tercapai jika kita berjalan sendiri-sendiri, sehingga kita semua wajib mengutamakan sinergi dan kolaborasi yang kokoh,” tegasnya.
Yulius mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat semangat gotong royong dan nilai mapalus dalam menggerakkan pembangunan Sulawesi Utara.
Ia menyebut pemerintah bukan satu-satunya pihak yang memiliki peran dalam pembangunan. Dunia usaha, akademisi dan masyarakat juga memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan berbagai potensi daerah.
Penyaluran DBH tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan fiskal Pemprov Sulut kepada kabupaten/kota dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan di wilayah masing-masing.
Pada peringatan HUT ke-62 Sulawesi Utara, Gubernur Yulius juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah sebagai bagian dari refleksi perjalanan pembangunan Bumi Nyiur Melambai.
Dengan dukungan anggaran dan kolaborasi antarpemerintah daerah, Pemprov Sulut mendorong agar pembangunan tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi juga memberikan dampak nyata hingga ke kabupaten dan kota.
