TOMOHON – Pemerintah Kota Tomohon mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027. Melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Pemkot menggelar konsultasi publik rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Anugerah Hall Tomohon, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, S.E., M.E., mewakili Wali Kota Caroll Senduk.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Roring menegaskan konsultasi publik merupakan bagian penting dari proses penyusunan APBD. Forum ini tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini diharapkan terwujud APBD yang terbuka, partisipatif, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Roring.
Penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada tema pembangunan dalam RKPD Kota Tomohon 2027, yakni “Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif Melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah dan Ketahanan Lingkungan.”
Tema tersebut menjadi arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut, Pemkot Tomohon menetapkan delapan prioritas pembangunan pada 2027.
Prioritas itu meliputi peningkatan kerukunan umat beragama, nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan; peningkatan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan berkelanjutan; penguatan infrastruktur, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Selanjutnya, pengembangan pariwisata berkelanjutan; peningkatan produktivitas, daya saing, produk unggulan daerah dan investasi; pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, daya saing tenaga kerja serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
Dua prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, inovasi daerah dan reformasi birokrasi, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Dalam pemaparan target pembangunan makro 2027, Pemkot Tomohon membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80–6,25 persen. Angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,80–5,00 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 6,56–7,30 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat menjadi 80,75–80,88, disertai peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Seluruh target tersebut akan didukung melalui pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Roring.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar pembangunan Kota Tomohon berjalan sesuai sasaran. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mempertahankan capaian dan prestasi daerah, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipertahankan selama 13 tahun berturut-turut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Danny Liuw, S.Kom., M.M., Kepala Bappelitbangda Kota Tomohon Jaqueline Mangulu, jajaran pemerintah kota, serta peserta konsultasi publik.
